Mu'ti Dorong Lulusan SMK Punya Sertifikat Kursus: Kesempatan Kerja Lebih Luas

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mendorong lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk memiliki dua sertifikat, yaitu ijazah dari lembaga pendidikan formal dan sertifikat pelatihan dari lembaga kursus dan pelatihan. Kepadua sertifikat ini, kata Mu'ti, dapat memperluas kesempatan lulusan SMK untuk bekerja di berbagai bidang. Ia juga menekankan pentingnya integrasi pendidikan nonformal melalui kursus dengan pendidikan formal, karena banyak siswa yang membutuhkan keterampilan praktis yang belum diajarkan di sekolah. Siswa SMA juga dapat mengikuti kursus sambil menjalani pendidikan formal untuk memperoleh life skill yang berguna sebagai pegawai maupun wirausahawan.

Pemerintah berkomitmen membuka kesempatan pendidikan melalui jalur formal, informal, dan nonformal. Program pelatihan yang mengarah pada penempatan kerja menjadi bagian dari komitmen ini. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, menyatakan bahwa 2.883 alumni Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dari 20 lembaga kursus dan pelatihan (LKP) telah dilepas untuk bekerja di luar negeri. Para alumni ini ditempatkan di berbagai negara, termasuk Bulgaria (1.831 orang), Jepang (692 orang), Turki (212 orang), Malaysia (76 orang), Taiwan (39 orang), Romania (7 orang), Thailand (27 orang), Kroasia (1 orang), dan Maladewa (2 orang).

Tatang menekankan pentingnya pendataan lulusan untuk memastikan program pelatihan tepat sasaran dan dapat ditindaklanjuti. Data, kata dia, bukan sekadar angka, tetapi menentukan keputusan dan intervensi pemerintah. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan kepada lembaga pendidikan nonformal, termasuk kursus, sebagai modal pengembangan lembaga. Peserta program kesetaraan atau Kejar Paket juga memperoleh Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), setara dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima sekolah formal.