Muzani: Ruang Publik Tak Boleh Diisi Bahasa Rendahkan Martabat Manusia

Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan pidatonya dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2026. Dalam pidatonya, Muzani menekankan bahwa demokrasi Republik Indonesia harus tetap bertanggung jawab dan tidak boleh diisi dengan bahasa yang merendahkan martabat manusia. Ia menjelaskan bahwa kekuatan bangsa bukanlah pada kekayaan atau dukungan internasional, tetapi pada persatuan rakyat yang bersatu. Persatuan, kata Muzani, menjadi kunci kemajuan, sementara saling curiga dan saling meniadakan justru akan melemahkan energi bangsa. Ia juga menegaskan bahwa perbedaan pendapat dan pandangan politik harus disampaikan dengan budi dan bahasa yang baik, serta dilengkapi dengan argumentasi yang masuk akal. Demokrasi, menurutnya, tidak akan semakin kuat hanya karena semakin keras mencela, melainkan ketika kebebasan bicara disertai tanggung jawab dan kebebasan berpendapat disampaikan secara konstruktif. Muzani mengajak seluruh warga negara untuk tidak membiarkan ruang publik dipenuhi dengan bahasa yang merendahkan, dan agar perbedaan politik tidak lagi menjadi alat untuk memecah belah kekeluargaan atau menanamkan kebencian sesama anak bangsa. Acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026 turut disertai kehadiran sejumlah tokoh nasional dan institusional penting. Di antara hadirin yang notable adalah Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mantan Presiden Joko Widodo, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Boediono, dan Ma'ruf Amin. Para ketua umum partai politik juga hadir, termasuk Surya Paloh (NasDem), Muhaimin Iskandar (PKB), Zulkifli Hasan (PAN), Agus Harimurti Yudhoyono (Demokrat), dan Bahlil Lahadalia (Golkar). Kehadiran para menteri, seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menlu Sugiono, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menkomdigi Meutya Hafid, juga memperkaya acara ini. Para hakim Mahkamah Konstitusi, Kepala Kementerian Staf Kepresidenan, Kapolri, dan Panglima TNI turut hadir, menandakan komitmen seluruh lembaga negara terhadap nilai-nilai demokrasi yang inklusif dan bertanggung jawab.