Pembangunan Papua Didorong Jadi Jalan Menuju Perdamaian Berkelanjutan

Pemerintah Indonesia mulai menerjemahkan delapan Kesepakatan Jakarta ke dalam program pembangunan konkret di Papua. Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua mengawal tinjauan ulang delapan kesepakatan tersebut melalui rapat sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua 2025-2029. Hasil rapat menyepakati koordinasi lintas kementerian untuk infrastruktur, pelayanan dasar, keterlibatan masyarakat adat, serta pengelolaan sumber daya alam. Fokus pembangunan meliputi jalan Maybrat-Teluk Bintuni, transportasi terpadu, koridor ekonomi Trans Papua, serta Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional di Papua Selatan. Pendekatan afirmatif diperlukan dengan mempertimbangkan geografi, kebutuhan daerah, dan kearifan lokal. Pemerintah juga membahas pembentukan provinsi baru, keterbatasan lapangan kerja, serta penanganan pengungsi. Tindakan ini ditujukan membangun kepercayaan dan mewujudkan perdamaian berkelanjutan di Tanah Papua.