Pemkab Aceh Tengah Kebut Pulihkan Infrastruktur, Fokus Akses Warga

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mempercepat rehabilitasi infrastruktur pascabencana dengan fokus pada pemulihan akses warga ke permukatan, sekolah, lahan pertanian, layanan publik, dan kegiatan ekonomi. Pekerjaan meliputi normalisasi sungai, pemulihan jalan, penanganan jembatan terdampak, dan penyediaan infrastruktur dasar dilaksanakan melalui kolaborasi pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten. Menurut Wakil Bupati Aceh Tengah Muchsin Hasan, pemulihan tidak hanya menyelesaikan bangunan fisik tetapi juga memastikan kembali tersambungnya akses warga. Pemkab juga memperkuat pendataan kerusakan untuk menetukan prioritas, dengan lokasi terkait keselamatan, mobilitas, pendidikan, pertanian, dan ekonomi mendapat penanganan lebih dahulu.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri per 20 Juli 2026, Aceh Tengah tidak mendapat tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk TA 2026. Namun, pekerjaan tetap berjalan melalui anggaran kementerian/lembaga, Pemerintah Aceh, APBD, dan sumber pendanaan lain sesuai kewenangan. Kabupaten juga menerima bantuan keuangan antardaerah sebesar Rp27 miliar, terdiri dari Rp25 miliar dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Rp2 miliar dari Pemerintah Kabupaten Solok, yang telah masuk ke rekening kas umum daerah pada Juni 2026.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Paspabencana Sumatera melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penanganan hunian sementara, jembatan terdampak, dan ruas jalan yang terganggu di Takengon dan sekitarnya. Hasil pemantauan menjadi dasar untuk memperjelas pembagian penanganan, menghindari tumpang tindih program, dan mempercepat penyelesaian hambatan lintas kewenangan.