Pemprov DKI Usul Rusun Terintegrasi Sekolah-Pasar-Transportasi Publik

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan pengembangan rumah susun (rusun) terintegrasi dengan sekolah, pasar, fasilitas layanan, dan transportasi publik melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rumah Susun. Gubernur Pramono Anung menyatakan penyediaan hunian yang layak, inklusif, dan berkeadilan menjadi fondasi ketahanan sosial. Ranperda dirancang untuk mixed-use dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) dan mencakup Konsolidasi Tanah Vertikal untuk mengatasi fragmentasi kepemilikan tanah. Target kebijakan diperluas ke Masyarakat Berpenghasilan Tertentu (MBT), yakni 49,29% penduduk Jakarta yang berada pada kelompok menengah transisi. Regulasi ini selaras dengan program pemerintah pusat seperti Tapera, FLPP, dan Program 3 Juta Rumah untuk memperluas akses pembiayaan hunian.