Pramono Ajukan Ranperda Rusun, Hunian Bakal Terintegrasi Tanpa Penggusuran

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajukan Ranperda Rumah Susun ke DPRD untuk mengembangkan hunian terintegrasi dengan sekolah, pasar, fasilitas layanan, dan transportasi publik. Regulasi ini menerapkan konsep Transit Oriented Development (TOD) serta mixed-use, menambah sasaran kebijakan perumahan tidak hanya untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) tetapi juga MBT (menengah transisi) yang sekitar 49,29% penduduk Jakarta. Ranperda juga memperkenalkan Konsolidasi Tanah Vertikal untuk peremajaan kawasan tanpa penggusuran, serta menyelaraskan kebijakan dengan program pemerintah pusat seperti Tapera, FLPP, dan Program 3 Juta Rumah. Tujuannya, menyediakan hunian layak, inklusif, dan berkeadilan untuk mencapai Jakarta yang inklusif dan sejahtera.