Pramono Sebut Hampir Separuh Warga Jakarta Kesulitan Huni Rumah Layak

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa hampir separuh warga Jakarta, yaitu sekitar 49,29 persen, masuk kelompok Masyarakat Berpenghasilan Tertentu (MBT) atau menengah transisi. Kelompok ini tidak mampu mengakses apartemen komersial namun tidak tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk mengatasi kesenjangan akses hunian, Pemprov DKI mengusulkan Ranperda Rumah Susun yang akan menggantikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991. Rancangan ini menyertakan skema Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV) untuk mengatasi fragmentasi lahan tanpa menggusur warga, serta mengizinkan pengembangan mixed-use dan Transit Oriented Development (TOD). Kebijakan perumahan juga akan diselaraskan dengan program pemerintah pusat seperti Tapera, FLPP, dan program 3 juta rumah.