Prof Didin Sebut Presiden Prabowo Sedang Membangun Fondasi Ekonomi Rakyat

Prof Didin Damanhuri, Ketua Dewan Pakar Asprindo, menegaskan agar masyarakat dan pengusaha tidak alergi dengan istilah pribumi. Ia menjelaskan bahwa penggunaan kata pribumi dilarang dalam layanan pemerintah sejak tahun 1998, semasa Presiden Soeharto, karena perbedaan pandangan dengan Panglima ABRI Benny Moerdani. Presiden Prabowo Subianto saat ini mengusung ekonomi kerakyatan yang berfokus pada penguatan pengusaha kecil dan lokal tanpa secara eksplisit menggunakan istilah pribumi.

Kebijakan Prabowo diterjemahkan dalam kerangka Asta Cita, mencakup program-program seperti MBG untuk perbaikan gizi masyarakat bawah, pembangunan koperasi desa dengan prioritas 40.000 desa, swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, serta perumahan rakyat sebanyak 3,5 juta unit. Pendekatan ini bertujuan memperkuat ekonomi untuk rakyat, yang mayoritas adalah pribumi. Asprindo sendiri telah memiliki jaringan luas di hampir seluruh Indonesia, dengan cabang-cabang di berbagai provinsi, termasuk peresmian pengurus baru di Sulawesi Selatan yang dihadiri oleh Prof Didin.