Punya Modal Aktivisme, Syahganda Berpeluang Merombak Budaya Komunikasi Pemerintah

Pemerintah baru saja menunjuk Syahganda Nainggolan sebagai kepala dan Fadli Tri Hartono sebagai wakil kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI. Pendiri GREAT Institute dan kandidat doktor Ilmu Pemerintahan IPDN, Abdullah Rasyid, menilai keputusan ini sebagai peluang untuk memperbaiki komunikasi pemerintah agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Menurutnya, banyak kebijakan yang sudah diumumkan dan dijalankan, namun masyarakat sering belum memahami mengapa kebijatan tersebut diperlukan, siapa yang mendapatkan manfaat, dan kapan hasilnya bisa terlihat. Akibatnya, pertanyaan sederhana sering terlewat, dan dugaan serta kecemasan justru lebih dulu mengisi percakapan publik.

Dalam pertemuan di Hambalang pada 4 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto meminta agar komunikasi pemerintah menggunakan bahasa yang sederhana, menjelaskan pemikiran di balik kebijakan, dan mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat. Arahan ini, menurut Abdullah, harus menjadi pegangan kerja utama Bakom agar masyarakat dapat memahami keputusan pemerintah dengan jelas. Di sisi lain, Presiden juga membutuhkan gambaran jujur tentang kondisi warga. Bakom berperan sebagai jembatan antara kebijakan dan masyarakat, sekaligus antara pengalaman warga dan pengambil keputusan.

Abdullah menekankan bahwa pembenahan komunikasi pemerintah harus dimulai sejak awal, yaitu ketika kebijakan masih dirumuskan. Pemerintah perlu mengidentifikasi kelompok yang terdampak, pertanyaan yang mungkin muncul, dan kendala pelaksanaan. Jika penjelasan hanya disiapkan setelah isu sudah marak, pejabat akan terus bersaing melawan opini publik, sementara warga tetap menunggu kepastian. Untuk itu, koordinasi yang konsisten diperlukan agar seluruh instansi dapat menyampaikan pesan yang sama dengan gaya masing-masing, namun tetap berdasarkan fakta yang akurat.