Purbaya Dipecat, Menkeu Suahasil Diminta Mengeluasi Pemotongan TKD

Menteri Keuangan Suahasil Nazara, yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa, diminta mengkaji ulang kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD). Kebijakan ini dinilai berdampak negatif pada kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan. Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Jairi Irawan menyampaikan bahwa evaluasi kebijakan TKD perlu dilakukan terutama untuk daerah dengan kemampuan fiskal terbatas yang membutuhkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Dalam dua tahun terakhir, anggaran pemerintah pusat ke daerah mengalami pemotongan yang signifikan, sehingga pemerintah daerah kesulitan dalam mengelola anggaran pembangunan. Jairi menyatakan bahwa TKD untuk Pemprov Jatim pada 2026 berkurang lebih dari Rp 2 triliun dibandingkan tahun 2025, sementara penurunan untuk pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Jawa Timur mencapai Rp 17,5 triliun. Menurutnya, kebijakan TKD perlu mempertimbangkan kapasitas fiskal masing-masing daerah agar kebijakan pendanaan dapat lebih adil dan seimbang. Jairi menekankan bahwa daerah dengan kapasitas fiskal terbatas perlu mendapatkan dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat, sementara daerah dengan kapasitas fiskal kuat juga harus mendapatkan apresiasi agar terjadi keseimbangan dalam pendanaan di daerah.