Sekjen baru dan harapan terjadinya reformasi PBB
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Antonio Guterres selesai masa jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal PBB, penggantinya akan resmi dilantik pada 1 Januari 2027. Tujuh kandidat bersaing untuk posisi tersebut, termasuk dari Guyana, Kosta Rika, Antigua dan Barbuda, Tonga, Argentina, Burundi, dan Uganda. Pemilihan calon sekjen baru menjadi tanggung jawab Dewan Keamanan PBB yang kemudian disetujui Majelis Umum.
Indonesia bersama negara sepemikiran menuntut reformasi PBB, khususnya perombakan Dewan Keamanan yang tidak representatif. Sekjen baru harus menavigasi konflik global seperti Israel-Palestina, krisis iklim, dan AI, serta menangani keterbatasan anggaran dan tuntutan reformasi organisasi.
Guterres mengakui Dewan Keamanan tidak lagi representatif dengan tiga anggota Eropa dan lima anggota tetap yang tidak mewakili proporsi dunia. Opsi reformasi meliputi penambahan anggota tetap untuk Afrika, Brasil, dan India, serta penangguhan hak veto untuk kekejaman massal.
Bagikan
Diberitakan juga oleh
CNBC Indonesia · 28 September 2026 pukul 09.50
Resmi! RI Calonkan Diri Jadi Aggota Tidak Tetap DK PBB 2029-2030
Detik.com · 28 September 2026 pukul 08.57
RI Bidik Kursi Anggota DK PBB, Waka Komisi I DPR: Jangan Terseret Blok
kumparan · 27 September 2026 pukul 06.15
Di Sidang Umum, Menlu Tegaskan RI Nyalon Anggota Dewan Keamanan PBB 2029-2030
CNBC Indonesia · 28 September 2026 pukul 09.50
Resmi! RI Calonkan Diri Jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB 2029-2030
Berita terkait
Menlu RI Galang Dukungan Keanggotaan Tidak Tetap DK PBB 2029
Detik.com · 24 September 2026 pukul 14.41
Indonesia Dorong Reformasi PBB dalam Pemilihan Sekjen Baru 2027
Media Indonesia · 17 September 2026 pukul 21.13
Megawati Soroti PBB Tak Bisa Selesaikan Perang: Big Question for Me
kumparan · 28 Agustus 2026 pukul 15.12
Sekjen PBB sebut reformasi Dewan Keamanan tak terhindarkan
ANTARA News · 26 Agustus 2026 pukul 09.33