Sinergi Forkopimda dan Stakeholders, Aksi Nyata Membangun Bontang

Pemerintah Kota Bontang, Kalimantan Timur, menggelar Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan stakeholders dengan tema "Sinergi Forkopimda dan Stakeholders untuk Akselerasi Bontang Majlis Sejahtera dan Berkelanjutan". Wakil Wali Kota Agus Haris menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus menghasilkan tindakan nyata, bukan sekadar seremonial. Forum ini diharapkan menghasilkan peta kolaborasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) terstruktur untuk program 2027, dengan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sebagai mitra strategis.

Bontang dikenal sebagai salah satu kota terkaya di Indonesia dengan PDRB per kapita mencapai Rp363,4 juta, namun sebelumnya menghadapi masalah pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. Dalam satu tahun kepemimpinan Wali Kota Neni Moerniaeni, kolaborasi dengan perusahaan berhasil menurunkan pengangguran hingga nol persen dan membawa kemiskinan di bawah rata-rata. Pemerintah juga mendorong penguatan UMKM, kelompok nelayan, dan peningkatan kompetensi masyarakat untuk menghadapi pertumbuhan industri.

Agus Haris menegaskan bahwa tujuan forum ini bukan untuk meminta-minta, tetapi untuk mengajak perusahaan menjadi mitra dalam membangun kota. Selain itu, pemerintah juga mengusulkan pembangunan hotel di rumah jabatan wali kota untuk menampung tamu dari pusat yang sering mengunjungi Bontang. Forum ini juga membahas pentingnya penyelesaian Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai koridor pembangunan yang jelas.