Singgung Reformasi 1998, AHY Ingatkan TNI-Polri Tetap Netral

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan agar TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara tetap netral dan profesional dalam proses pemilihan umum (pemilu). Hal ini disampaikan dalam pidatonya pada HUT ke-25 Partai Demokrat di Jakarta, Sabtu (5/9/2026). AHY menekankan pentingnya menjaga semangat reformasi 1998, yang bertujuan mengoreksi pemusatan kekuasaan, praktik korupsi, kolusi, nepotisme, serta terlibatnya militer dan kepolisian dalam politik kekuasaan. Menurutnya, kekuasaan bukanlah milik pribadi, melainkan amanah rakyat yang bersifat sementara dan terikat waktu. Pemilu harus dijalankan secara adil, dan seluruh peserta pemilu wajib menghormati hasilnya sebagai cerminan kehendak rakyat. AHY juga menegaskan bahwa fasilitas negara seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik praktis. Dalam pidatonya, AHY menjelaskan bahwa reformasi hadir untuk memperkuat demokrasi dengan memastikan supremasi hukum, kebebasan, dan partisipasi rakyat. Ia meminta agar rakyat tetap memiliki hak untuk memilih dan dipilih, serta menegaskan bahwa siapapun yang menang dalam pemilu harus melakukannya berdasarkan kepercayaan rakyat. Sebaliknya, mereka yang kalah juga wajib menghormati kehendak rakyat. AHY menyindir agar tidak ada pihak yang mencoba mengganggu jalannya pemilu, karena proses tersebut adalah hak konstitusional bangsa. Ia juga mengajak kader Demokrat untuk meneladani pengalaman pemerintahan SBY yang dikenal dengan pergantian kekuasaan yang damai dan demokratis setelah dua periode. AHY menegaskan bahwa kekuasaan harus selalu digunakan untuk kepentingan bersama dan tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan pribadi atau kelompok. Dengan demikian, ia berharap seluruh elemen negara dan masyarakat dapat bersatu di bawah prinsip netralitas, profesionalisme, dan keadilan dalam menjalankan pemilu yang jujur dan transparan.