Tiba-Tiba Malaysia Diminta Reformasi, Ini Kronologi dan Penyebabnya

Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) meminta Malaysia melakukan reformasi ekonomi guna mempertahankan pertumbuhan yang kuat. Direktur Studi Negara OECD Luiz de Mello menyampaikan hal ini saat memaparkan "OECD Economic Survey of Malaysia" di Putrajaya pada Selasa (29/7/2026). OECD memproyeksikan PDB Malaysia melambat dari 5,2% pada 2025 menjadi 4,9% di 2026, sebelum kembali naik ke 5% pada 2027. Namun, prospek tersebut menghadapi risiko berupa ketegangan perdagangan global, lonjakan harga komoditas, dan melemahnya permintaan dunia.

OECD merekomendasikan beberapa langkah reformasi. Pertama, penguatan keberlanjutan fiskal melalui pengalihan subsidi energi menjadi bantuan langsung yang lebih tepat sasaran, serta reformasi perpajakan termasuk penerapan kembali pajak konsumsi berbasis luas. Kedua, peningkatan produktivitas dengan melonggarkan hambatan masuk pasar seperti pembatasan kepemilikan asing, serta menciptakan perlakuan setara antara BUMN dan perusahaan swasta.

Di sektor pendidikan, OECD menyarankan pendidikan prasekolah gratis dan wajib bagi anak usia tiga hingga empat tahun, insentif berbasis kinerja bagi guru, dan penyelarasan kurikulum pendidikan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, OECD turut menyoroti pentingnya strategi adaptasi iklim, termasuk penerapan harga karbon dan percepatan investasi energi terbarukan untuk memperkuat ketahanan ekonomi Malaysia.