Usulan Hapus Jalur Sepeda Jakarta Dikritik: Harusnya Bahas Efektivitas

Usulan penghapusan jalur sepeda di jalan protokol Jakarta menuai kritik dari eks Presiden Bike to Work (B2W) periode 2021-2024, Fahmi Saimima. Ia menilai yang harus dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah mengevaluasi efektivitas jalur sepeda, bukan mempertanyakan keberadaannya. Menurut Fahmi, jalur sepeda bukan sekadar fasilitas bagi komunitas sepeda, melainkan infrastruktur keselamatan bagi pekerja, pelajar, pedagang, kurir, dan warga yang menggunakan sepeda sebagai moda transportasi sehari-hari.

Usulan awal disampaikan akun Threads @seahawk kepada Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo, yang menilai jalur sepeda tidak lagi optimal dan keberadaannya membatasi ruang kendaraan. Yustinus merespons bahwa persoalan tersebut akan segera dibahas. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga membenarkan adanya rencana pembahasan khusus mengenai fasilitas sepeda, termasuk apakah masih perlu dipertahankan atau diubah.

Fahmi menegaskan dasar hukum penyediaan jalur sepeda, yaitu UU No. 22 Tahun 2009 dan Permenhub No. 59 Tahun 2020. Ia mendesak Pemprov mengevaluasi berdasarkan kondisi lapangan, seperti jalur yang sepi karena masyarakat belum merasa aman, jalur yang terputus, atau jalur yang diserobot kendaraan bermotor.