Wagub Jatim-Bupati Situbondo Soroti Anggaran dan Masa Depan Industri Tembakau

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menyoroti keterbatasan anggaran daerah akibat desentralisasi fiskal yang belum optimal. Dalam diskusi Total Politik bertajuk 'Ruang Temu Kepala Daerah: Refleksi 81 Tahun Indonesia' di Jakarta, Rabu 26 Agustus 2026, Emil menjelaskan bahwa regulasi anggaran pusat yang kaku, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), membatasi fleksibilitas Pemda dalam mengalokasikan dana. DAK dana hanya bisa digunakan untuk proyek spesifik yang telah ditentukan, sehingga tidak dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal yang muncul secara dinamis.

Untuk mengatasi keterbatasan ini, pemerintah pusat meluncurkan Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) sebagai upaya evaluasi dan perbaikan kebijakan. Program ini bertujuan mempercepat penanganan infrastruktur di daerah dengan memberikan ruang lebih bagi Pemda dalam pengelolaan anggaran. Emil menekankan bahwa keterlibatan pusat dalam proyek daerah bukan hal baru, namun perlu penyempurnaan regulasi agar kebijakan dapat beradaptasi dengan dinamika kebutuhan daerah.

Diskusi ini juga mengangkat isu masa depan industri tembakau sebagai bagian dari upaya mendukung perekonomian lokal. Emil menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu memiliki fleksibilitas anggaran untuk menyokong berkelanjutan industri tembakak lokal, yang masih menjadi andalan ekonomi di beberapa wilayah seperti Situbondo, Jawa Timur.