75% Program Pembangunan Dibiayai Pajak, Masyarakat Diminta Kesadarannya

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan sekitar 75% program pembangunan nasional dibiayai oleh penerimaan pajak. Ia menekankan perlunya kesadaran masyarakat akan peran pajak dalam pembangunan. Mulai 2027, pemerintah akan menerapkan tiga kebijakan utama: reformasi pajak yang berkelanjutan, peningkatan kepatuhan perpajakan dengan teknologi big data dan AI, serta insentif perpajak yang selektif dan berjangka waktu fokus pada industri dengan produksi ekspor dan penciptaan lapangan kerja.