Anggaran Pertahanan Disorot, Prabowo: Kita Termasuk Paling Kecil
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti bahwa anggaran pertahanan Indonesia masih termasuk paling kecil di kawasan ASEAN dan belum mencapai 2 persen dari PDB. Dalam keterangannya, Prabowo menjelaskan bahwa besarnya wilayah dan jumlah penduduk Indonesia menuntut untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan secara merata. Ia membandingkan anggaran pertahanan Indonesia yang berada di kisaran 0,9 persen PDB dengan Singapura yang mengalokasikan lebih dari 3 persen PDB untuk sektor yang sama.
Pemerintah mengalokasikan anggaran fungsi pertahanan sebesar Rp189 triliun dalam RAPBN 2027, meningkat dari Rp187,1 triliun pada 2026. Angka ini menjadi salah satu alokasi terbesar setelah Badan Gizi Nasional (BGN) yang mendapat Rp240,2 triliun. Prabowo menekankan bahwa penguatan anggaran pertahanan tidak hanya penting untuk keamanan, tetapi juga untuk pengawasan wilayah dan kekayaan alam Indonesia.
Presiden juga menyinggung kebutuhan menambah kekuatan TNI, terutama mengingat Indonesia memiliki 514 kabupaten yang tersebar di wilayah yang sangat luas. Ia mempertanyakan efektivitas pengamanan jika jumlah batalion TNI jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah kabupaten yang harus dijaga. Prabowo menambahkan, keterbatasan kehadiran aparat di sejumlah wilayah berkontribusi pada kasus illegal logging, illegal mining, dan kebun-kebun liar yang telah terjadi selama beberapa dekade.
Bagikan
Diberitakan juga oleh
Liputan6.com · 16 September 2026 pukul 20.43
Prabowo Ungkap Alasan TNI Perlu Diperkuat hingga ke Daerah
Berita terkait
Anggaran Pertahanan Disorot, Prabowo: Termasuk Paling Kecil
Warta Ekonomi · 17 September 2026 pukul 13.15
Jembatan Garuda Bantuan Presiden di Pasangkayu Diresmikan, Akses Masyarakat Terpencil Teratasi
Media Indonesia · 14 September 2026 pukul 13.11
Prabowo Cerita Atlet Tetap Bertanding meski Tulang Rusuk Retak, TNI Diminta Naikkan Pangkat
VOI · 9 September 2026 pukul 18.00
Terima Dubes AS untuk ASEAN, Prabowo Bahas Kemitraan dan Stabilitas Kawasan
Warta Ekonomi · 5 September 2026 pukul 21.00