Bertindak sebelum biaya iklim meningkat

Perubahan iklim semakin memengaruhi biaya dan daya saing ekonomi, sehingga tidak lagi bisa dianggap sekadar isu lingkungan. Laporan UNEP menunjukkan setiap 1 dolar AS investasi untuk penanganan iklim dan polusi udara dapat menghasilkan sekitar 15 dolar AS manfaat ekonomi, termasuk penghematan kesehatan, peningkatan produktivitas, dan penghindaran kerusakan iklim. Manfaat ini diproyeksikan mencapai 2,8% PDB global pada 2035, 4,5% pada 2050, dan 11,4% pada 2100. Di Indonesia, risiko iklim sudah terlihat nyata, seperti kekeringan ekstrem di Nusa Tenggara Barat yang berdampak pada sektor pertanian dan rantai pasok. Proyeksi Kementerian PPN/Bappenas memperkirakan kerugian ekonomi akibat iklim akan naik empat kali lipat, dari Rp469 triliun pada 2025 menjadi Rp2.005 triliun pada 2029. Untuk menghadapi hal ini, pemerintah mendorong strategi investasi hijau, termasuk pengembangan pasar karbon dan instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang diproyeksikan dapat mendorong investasi hingga 5,8 miliar dolar AS dan mengurangi emisi hingga 570 juta ton CO2. Integrasi platform AKSARA dengan climate budget tagging juga dilakukan untuk memantau belanja iklim secara transparan. Menurut laporan, menunda investasi rendah karbon justru berarti memindahkan biaya yang lebih besar ke masa depan melalui kerusakan aset dan kehilangan produksi.