Bos Danantara Ungkap 354 BUMN Dipangkas Demi Tekan Beban Negara

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, yang diketuai oleh Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan bahwa hingga kini sebanyak 354 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang dalam proses pemangkasan atau konsolidasi. Dari total 1.074 entitas BUMN yang dimiliki pemerintah, sebagian besar yang dikurangi berada dalam kondisi tidak aktif atau 'dormant', meskipun status legal perusahaannya masih ada. Konsolidasi dilakukan melalui berbagai skema seperti penggabungan vertikal, horizontal, dan penggabungan perusahaan dengan bidang usaha serupa. Contohnya, enam perusahaan aset manajemen yang dimiliki oleh perbankan BUMN digabung menjadi satu, sementara 137 hotel dan 75 rumah sakit juga digabungkan untuk meningkatkan efisiensi. Rosan menjelaskan bahwa strategi ini bertujuan untuk menyederhanakan struktur BUMN dan meningkatkan kinerjanya. Ia menekankan bahwa dari 1.074 BUMN, sekitar 97 persen dividen berasal hanya dari 15 perusahaan, sementara 52 persen sisanya justru mengalami kerugian. Pemerintah berencana terus melakukan pemangkasan hingga akhir tahun tanpa batas tetap. Untuk usaha yang tidak strategis dan lebih efisien dikelola oleh sektor swasta, pemerintah juga akan memberikan ruang lebih besar kepada dunia usaha. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah telah menutup 328 BUMN sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, dengan penghematan anggaran negara mencapai Rp50 triliun dari biaya operasional seperti gaji direksi, sewa gedung, dan kendaraan. Ia menargetkan penutupan hingga 750 BUMN hingga akhir 2026, dengan proyeksi penghematan mencapai Rp100 triliun. Di sisi lain, beberapa BUMN strategis seperti PT Pupuk Indonesia dan PT Timah Tbk mencatat peningkatan signifikan dalam laba bersih, yang menjadi bagian dari upaya perbaikan pengelolaan BUMN.