BPDLH Ungkap Dampak Kebijakan Trump ke Pendanaan Iklim Indonesia

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) mengungkapkan kebijakan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump memperketat aliran pendanaan iklim global, mengurangi hibah internasional yang menjadi sumber penting program lingkungan Indonesia. Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, menyatakan bahwa pendanaan bilateral dan multilateral semakin terbatas meski kebutuhan pembiayaan perubahan iklim Indonesia meningkat. Kebijakan Trump memotong bantakan luar negeri dan mengakhiri keanggotaan Indonesia dalam Just Energy Transition Partnership (JETP). Rencana pendanaan US$20 juta dari pemerintah AS untuk konservasi orangutan di koridor Sumatera tidak berlanjut setelah pergantian pemerintahan. Indonesia membutuhkan pendanaan sebesar US$472 miliar untuk mencapai target Second NDC, sehingga harus mencari sumber alternatif dan mengembangkan skema blended finance yang menggabungkan dana publik dan swasta. BPDLH telah memperoleh pendanaan berbasis hasil US$103,8 juta dari Green Climate Fund atas capaian penurunan emisi deforestasi.