BPKP sebut masih terdapat ruang untuk tingkatkan efektivitas dana TKD

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyatakan pengawasan menemukan ruang peningkatan efektivitas dana TKD tahun 2026. Pengawasan meliputi alokasi, perencanaan, penyaluran, serta output dan manfaat bagi masyarakat. Di sisi hulu, perlu memperkuat data daerah untuk alokasi TKD. Di sisi hilir, perencanaan harus matang dan mitigasi hambangan. Pascakonstruksi infrastruktur harus diwaspadai agar tidak menjadi beban fiskal daerah. Peningkatan efektivitas memerlukan sinergi antara Kemenkeu, Kemendagri, Kemenppu/Bappenas, pemerintah daerah, dan APIP daerah. Komite IV DPD RI mengharapkan BPKP memetakan daerah tekanan fiskal akibat penurunan TKD 2026, termasuk daerah berkapasitas rendah, miskin, kepulauan, perbatasan, dan terluar. Pengukuran efektivitas harakat meliputi output dan outcome pembangunan, bukan hanya penyaluran dan penyerapan anggaran.