Cicilan PEN dan Tunggakan BPJS, Dedi Mulyadi Masih Tanggung Rp1 Triliun Kewajiban Lama

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan Pemprov Jabar masih menanggung kewajiban lama berupa cicilan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp600 miliar per tahun dan tunggakan BPJS senilai Rp318 miliar, total sekitar Rp1 triliun. Rencana pinjaman Rp3,4 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) belum terealisasi karena belum ada perjanjian resmi. Kebutuhan pinjaman muncul akibat selisih antara anggaran pembangunan dan pendapatan daerah, terutama Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dari pemerintah pusat yang belum sepenuhnya cair. Dedi menyebut DBH Pajak 2023-2024 sebesar Rp1,2 triliun sudah sebagian dibayarkan, sementara perhitungan untuk 2025-2026 bisa lebih dari Rp2 triliun. Jika dana pusat segera dibayarkan, Pemprov Jabar tidak perlu mengajukan pinjaman. Ia mengajukan skema di mana pembayaran pinjaman ke PT SMI bisa langsung ditransfer ke Kementerian Keuangan melalui tagihan yang sudah ada.