Dedi Mulyadi Bongkar Alasan Utang Rp3,4 Triliun: DBH Pajak Macet!

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan rencana pinjaman Rp3,4 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur masih bersifat wacana belum resmi. Kebutuhan pinjaman muncul akibat selisih anggaran pembangunan dan pendapatan daerah, terutama karena Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dari pemerintah pusat belum sepenuhnya cair. Dedi menyebut DBH Pajak tahun 2023-2024 sebesar Rp1,2 triliun telah dibayarkan sebagian, sementara perhitungan untuk 2025-2026 bisa lebih dari Rp2 triliun. Ia menegaskan jika dana pusat segera dibayarkan, Pemprov Jabar tidak perlu mengajukan pinjaman. Rencana pinjaman diatur dengan skema sehingga pembayaran dapat dialihkan langsung ke Kementerian Keuangan. Selain itu, Pemprov Jabar masih memiliki beban kewajiban lama berupa cicilan PEN Rp600 miliar per tahun, tunggakan BPJS Rp318 miliar, serta kewajiban lain senilai Rp1 triliun.