Gibran Disebut 'Ancaman Konstitusional' Terbesar Bagi Prabowo, Ini Logikanya

Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga (UNAIR), Henri Subiakto, menyatakan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan 'ancaman konstitusional' terbesar bagi Presiden Prabowo Subianto. Menurut Henri, berdasarkan konstitusi, jika Presiden Prabowo mundur atau diberhentikan, penggantinya otomatis adalah Wakil Presiden Gibran. Oleh karena itu, dalam situasi tertentu seperti demonstrasi besar atau kerusuhan yang menyebabkan Presiden Prabowo jatuh dari jabatannya, justru Wakil Presiden Gibran yang akan mendapatkan keuntungan terbesar, bukan pihak oposisi seperti Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo. Henri menjelaskan bahwa Anies dan Ganjar tidak dapat langsung menggantikan Presiden Prabowo karena proses penggantian presiden harus melalui pemilihan umum atau proses konstitusional tertentu. Ia juga mengacu pada sejarah politik Indonesia, seperti kasus Presiden Soeharto yang digantikan oleh BJ Habibie, untuk mendukung argumennya bahwa penggantian presiden biasanya dilakukan oleh wakil presiden, bukan oleh lawan politik.

Henri menekankan bahwa masyarakat yang kritis terhadap kebijakan Prabowo seringkali menjadi waspada karena khawatir kebijakan yang tidak menguntungkan rakyat justru dilanjutkan oleh Gibran. Ia juga menyampaikan bahwa jika kritik terhadap Prabowo terlalu keras, justru yang diuntungkan adalah keluarga mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang dikaitkan dengan dukungan politis terhadap Gibran.

Dalam konteks ini, Henri menegaskan pentingnya pemahaman konstitusional oleh masyarakat agar tidak mudah tertipu dengan narasi politam yang bisa saja mengarah pada ketidakstabilan politik nasional. Menurutnya, stabilitas politik hanya dapat dipelihara jika seluruh pihak, termasuk masyarakat sipil, memahami mekanisme penggantian presiden sesuai konstitusi dan tidak memanfaatkan situasi krusial untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.