IEEFA: Program Surya 100 GWp Presiden Prabowo Kunci Turunkan Biaya Listrik Nasional

Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menilai program surya 100 GWp yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 25 Agustus 2026 menjadi pilar utama strategi penurunan biaya listrik nasional. Menurut laporan bertajuk 'Rethinking Indonesia’s electricity economics to reach the 100 GW solar target', mengintegrasikan program ini ke dalam kerangka perencanaan listrik dapat menurunkan biaya, memperkuat ketahanan energi, dan mempercepat transisi dari fosil. Penghentian dini PLTU yang tidak efisien juga akan membuka kapasitas jaringan, mengurangi subsidi, dan mendukung penambahan energi terbarukan.

Research & Engagement Lead untuk Transisi Energi Indonesia IEEFA, Mutya Mustika, menyatakan bahwa biaya pembangkitan tenaga batu bara naik 46 persen dalam lima tahun terakhir. Tarif listrik naik dari Rp 637/kWh pada 2020 ke Rp 930/kWh pada 2025, dan diperkirakan mencapai Rp 1.060/kWh pada 2026. Kebijakan Domestic Price Obligation (DPO) dan Domestic Market Obligation (DMO) menjaga harga batu bara di bawah tingkat pasar, sehingga mengaburkan biaya sebenarnya dan menghambat kompetitivitas energi terbarukan. Tanpa DPO, biaya pembangkitan batu bara diperkirakan mencapai Rp 1.455/kWh pada 2025, lebih tinggi 56 persen dibandingkan dengan kebijakan yang ada.

IEEFA menekankan bahwa tantangan Indonesia bukan lagi soal apakah energi terbarukan dapat bersaing dengan bahan bakar fosil, melainkan apakah kerangka perencanaan kelistrikan mampu mengimbangi dinamika ekonomi pembangkitan yang berkembang pesat. Integrasi kebijakan ini diharapkan dapat mencapai target 100 GW surya sambil menurunkan beban biaya bagi konsumen listrik nasional.