Indef Soroti Ancaman Produk Mineral Impor, Industri Hilir RI Bisa Terjepit

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti potensi benturan kebijakan antara pemberian fasilitas fiskal bagi produk olahan mineral impor melalui kawasan industri dan kawasan berikat dengan upaya pemerintah memperkuat industri hilir mineral dalam negeri. Menurut Andry Satrio Nugroho, Kepala Dekarbonisasi Industri dan Transportasi Indef, fasilitas kawasan berikat tetap penting untuk mendukung industri dan ekspor, namun perlu dievaluasi jika diberikan kepada produk olahan mineral yang sudah tersedia dan mampu diproduksi secara domestik. Jika tidak, produk impor dapat bersaing tidak seimbang dengan produk lokal, sekaligus melemahkan agenda hilirisasi di pasar dalam negeri.

Indef mencontohkan kasus industri tinplate (pelat timah untuk kemasan kaleng). Pada 2025, impor tinplate Indonesia mencapai 117.036 ton, naik 7 persen, dengan kontribusi impor dari China mencapai 59.378 ton atau naik 43 persen. Tekanan ini terjadi meski kapasitas produksi domestik tersedia, seperti PT Latinusa Tbk yang memiliki kapasitas sekitar 160.000 ton per tahun, namun produksinya turun 11,29 persen dan penjualannya turun 10,21 persen pada 2025.

Andry menekankan bahwa kebijakan tidak boleh diterapkan seragam karena setiap produk memiliki kondisi pasokan dan kapasitas produksi domestik yang berbeda. Untuk aluminium, misalnya, kapasitas produksi nasional mas masih jauh di bawah kebutuhan domestik (275.000 ton vs 1,2 juta ton), sehingga impor tetap diperlukan. Sehubungan itu, Indef mendorong pemerintah melakukan evaluasi fasilitas fiskal dan tarif impor secara spesifik hingga tingkat HS Code, memastikan perlakuan fiskal yang adil bagi produk domestik, dan memperkuat instrumen perdagangan seperti antidumping dan safeguard untuk melindungi produsen lokal.