Jurus RI Bidik Pasar Karbon hingga Perdagangan Global dari Sektor Kehutanan

Kementerian Kehutanan bersama Multistakeholder Forestry Programme Phase 5 (MFP5) menggelar Public Diplomacy and Negotiation Training (Beginner Cohort) pada 4-5 Agustus 2026 di Bandung. Pelatihan ini didukung International Institute for Sustainable Development (IISD) dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Peserta berasal dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Bappenas. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi menekankan bahwa kepercayaan adalah mata uang paling berharga dalam diplomasi. Indonesia memiliki hutan tropis luas, mangrove terluas di dunia, kekayaan biodiversitas, dan praktik pengelolaan hutan lestari, tetapi semua itu perlu dikomunikasikan secara efektif agar diakui dan dipercaya mitra internasional. Beberapa agenda yang membutuhkan penguatan komunikasi dan negosiasi di tingkat internasional adalah perluasan pengakuan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+), penguatan International Tropical Peatland Center (ITPC), pengembangan World Mangrove Center (WMC), serta penguatan posisi Indonesia dalam High Quality Carbon Market. Pelatihan ini membahas regulasi internasional yang memengaruhi perdagangan hasil hutan, penyusunan strategic messaging, teknik negosiasi, pembangunan koalisi, dan simulasi negosiasi lintas kementerian. Indonesia mendorong pengelolaan hutan yang memberi manfaat ekonomi sekaligus mendukung target lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.