Kartu Kredit Indonesia Dinilai Perkuat Kemandirian Sistem Pembayaran Nasional

Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian sistem pembayaran nasional. KKI terintegrasi dengan ekosistem QRIS yang sudah menjangkau puluhan juta merchant, sekaligus didukung kebijakan perluasan merchant dengan Merchant Discount Rate (MDR) 0%. Menurut Associate Professor Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM Bowo Setiyono, integrasi ini mendukung pertumbuhan UMKM lokal dan ekosistem ekonomi digital nasional. Namun, ia menekankan pentingnya standarisasi perlindungan konsumen antar-bank penerbit agar tidak ada perbedaan bunga, biaya, atau denda yang membingungkan pengguna. Literasi keuangan juga perlu diperkuat agar kemudahan akses kredit tidak mendorong konsumsi berlebihan.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyoroti pentingnya kesiapan implementasi KKI, termasuk perlindungan konsumen, literasi keuangan, dan transparansi skema pembatasan produk UMKM lokal. Ia menekankan bahwa skema penggunaan KKI untuk produk UMKM perlu dilengkapi mekanisme verifikasi dan transparansi harga agar tidak menciptakan permintaan yang bersifat captive tanpa peningkatan kualitas. Selain itu, penguatan infrastruktur keamanan siber dan evaluasi kebijakan yang terbuka ke publik menjadi syarat penting agar KKI memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Menurut Ekonom Bank Danamon Hosianna Evalita Situmorang, KKI memiliki keunggulan karena seluruh proses transaksinya dilakukan di dalam negeri tanpa bergantung pada jaringan global seperti Visa atau Mastercard. Hal ini memungkinkan alih distribusi biaya pemrosesan atau interchange fee ke industri finansial dalam negeri, sehingga berpotensi memungkinkan perbankan nasional menawarkan produk kredit yang lebih murah, efisien, dan kompetitif bagi seluruh lapisan masyarakat.