Ketika Program Unggulan Tersandung: Ujian Kepemimpinan Korektif Prabowo

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi ujian kepemimpinan korektif bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. MBG, yang bertujuan memastikan anak-anak tidak belajar dalam keadaatan lapar, telah mengalami sejumlah insiden keracunan makanan. Sejak diluncurkan pada Januari 2025, lebih dari 50.000 orang terpengaruh dalam 560 kasus di 245 kabupaten/kota dan 36 provinsi. Pada September 2026, sekitar 1.950 siswa, guru, dan santri dilaporkan mengalami gejala keracunan makanan. Pemerintah menutup 833 dapur akibat masalah higiene dan sanitasi, sementara sekitar 27.000 titik distribusi diperiksa. Insiden ini menunjukkan betapa kompleksnya sistem logistik, keamanan pangan, dan pengawasan yang diperlukan untuk program seperti ini di negara kepulauan sebesar Indonesia.

Kepemimpinan korektif diperlukan untuk membedakan antara tujuan yang benar dan sistem pelaksanaan yang perlu diperbaiki. Tujuan MBG dan koperasi desa tetap penting, tetapi keberhasilannya bergantung pada desain yang matang, birokrasi yang siap, dan pengawasan yang efektif. Koperasi desa juga menghadapi risiko ketergantungan pada intervensi negara, yang dapat mengikis kemandiriannya. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah memperingatkan akan risiko tata kelola dalam program ini.

Kedua program ini menegaskan bahwa visi besar tidak otomatis menciptakan institusi yang sehat. Keberhasilan kebijakan publik tergantung pada kemampuan negara untuk merancang, mengawasi, dan memperbaiki sistem pelaksanaan agar tujuan yang mulia dapat terwujud tanpa mengorbankan keamanan dan kesejahatan masyarakat.