MBG Bermasalah, Akademisi: 'Lapor ke Siapa? Polisi Punya Dapur SPPG, TNI Punya, DPR Juga Punya SPPG, Runyam!'

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menimbulkan kontroversi setelah beberapa kasus keracunan yang dilaporkan. Akademisi Ardianto Satriawan mempertanyakan efektivitas mekanisme pengaduan, karena banyak pihak yang seharusnya menjadi tempat pelaporan justru memiliki keterkaitan dengan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menyoroti potensi konflik kepentingan ketika kepolisian, TNI, DPRD, DPR, hingga pejabat terkait semua ternyata memiliki dapur SPPG dalam pengelolaannya.

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD juga mendesak agar pemerintah tidak hanya fokus pada evaluasi dapur atau SPPG, tetapi juga memproses kasus hukum terkait. Menurutnya, sejumlah dapur yang diduga terlibat kasus keracunan belum mendapatkan tindakan hukum yang tegas, sekaligus meminta pemerintah memberikan penjelasan transparan kepada masyarakat.

Mahfud memperingatkan agar isu keamanan pangan tidak dianggap sebagai persoalan teknis semata. Ia khawatir program yang seharusnya meningkatkan kualitas gizi anak justru berpotensi menjadi bencana baru jika kasus keracunan tidak ditangani secara serius dan transparan.