Pemkab Sidoarjo Bentuk Satgas Cegah Keracunan MBG, Akademisi Soroti Konflik Kepentingan Pengelolaan SPPG
Rangkuman gabungan dari 3 media · disusun dengan AI
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membentuk satgas pengawasan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mencegah keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) berulang. Bupati Subandi menekankan pentingnya pengawasan mulai dari penerimaan bahan makanan hingga distribusi, serta memastikan kelengkapan perizinan dan penggunaan bahan yang memenuhi standar. Hal ini sejalan dengan kekecewaannya terhadap sikap SPPG yang enggan membiayai pengobatan korban keracunan, sekaliguna tanggung jawab hukum seharusya berada pada penyelenggara SPPG bukan Pemkab.
Dinas Kesehatan Sidoarjo mencatat 748 korban keracunan MBG hingga 4 September 2026, dengan 728 pulang dan 20 masih dirawat inap. Korban tersebar di sekolah dan pesantren di wilayah Sidoarjo.
Akademisi Ardianto Satriawan mempertanyarkan efektivitas mekanisme pengaduan karena banyak pihak yang seharusya menjadi tempat pelaporan justru memiliki dapur SPPG. Mantan Menko Mahfud MD mendesak agar pemerintah tidak hanya fokus pada evaluasi dapur tetapi juga memproses kasus hukum terkait, sekaliguna memberikan penjelasan transparan kepada masyarakat.
Bagikan
Menurut tiap media
Judul dan sudut masing-masing portal, apa adanya.
JPNN.com
Cegah Keracunan MBG Terulang, Pemkab Sidoarjo Bentuk Satgas Pengawasan SPPG
9 September 2026 pukul 13.08 · Baca aslinya ↗
Detik.com
Bupati Sidoarjo Kesal SPPG Enggan Biayai Pengobatan Korban Keracunan MBG
9 September 2026 pukul 16.09 · Baca aslinya ↗
Warta Ekonomi
MBG Bermasalah, Akademisi: 'Lapor ke Siapa? Polisi Punya Dapur SPPG, TNI Punya, DPR Juga Punya SPPG, Runyam!'
9 September 2026 pukul 17.01 · Baca aslinya ↗