Moeldoko Gusar Insentif Motor Listrik Tak Kunjung Jelas, Diler Mulai Stuck

Ketidakpastian insentif kendaraan listrik pemerintah semakin memicu kelambatan industri nasional. Ketua Umum Periklindo Moeldoko menyoroti hal ini saat RDPU bersama Komisi VII DPR RI pada 21 September 2026, menyatakan bahwa ketidakjelasan kebijakan insentif membuat konsumen menahan pembelian, sementara diler dan pabrikan kesulitan beroperasi. Ia meminta pemerintah tidak ragu memberikan insentif, karena keberadaan kendaraan listrik juga bisa mengurangi beban subsidi BBM. "Kalau pemerintah menikmati seperti itu, jangan ragu-ragu untuk memberikan insentif," ujarnya. Moeldoko menggambarkan kondisi diler-diler dan pabrikan saat ini "stuck" akibat insentif yang "maju mundur, mundur maju kayak umbel". Ia memperingatkan bahwa jika kondisi ini berlanjut, banyak diler bisa bangkrut karena konsumen menunggu kepastian insentif sebelum membeli. "Dengan stuck itu risikonya, banyak diler yang mati," katanya. Ia juga menyoroti bahwa kebijakan insentif yang hanya berlaku setahun tanpa kepastian berikutnya tidak memberi kepastian bagi industri merencanakan bisnis dan investasi jangka panjang. Oleh karena itu, Moeldoko mengusulkan agar pemerintah memberikan kepastian insentif minimal tiga tahun agar industri bisa merencanakan strategi dengan jelas. Desakannya disampaikan di tengah belum terealisasinya insentif yang sebelumnya dijanjikan mulai September 2026. Di sisi lain, pengembangan kendaraan listrik sudah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap ekosistem kendaraan listrik dari hulu hingga hilir. Dengan demikian, kepastian kebijakan insentif bukan hanya penting untuk dorong beli konsumen, tetapi juga untuk menjaga operasional diler, penjualan, dan rencana investasi industri.