PDIP Minta Pemerintah Jangan Asal Menyalahkan Masyarakat Lokal atas Karhutla di Kalimantan

Ketua Komisi V DPR RI dari PDIP, Lasarus, meminta pemerintah tidak langsung menyalahkan masyarakat lokal atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat. Menurutnya, pemerintah perlu memahami karakter alam dan kearifan lokal sebelum mengaitkan aktivitas pembukaan lahan dengan kebakaran. Lasarus menjelaskan sebagian masyarakat di Kalimantan Barat masih membuka ladang dengan metode pembakaran terbatas, namun praktik ini telah diatur melalui peraturan daerah dengan pengawasan dan gotong royong untuk mencegah api merembet. Aturan tersebut membatasi setiap kepala keluarga hanya bisa membuka maksimal 2 hektare lahan, dan pembakaran dilakukan dengan pengawasan ketat di setiap kampung. Lasarus menekankan bahwa masyarakat lokal justru memiliki kepentingan untuk mencegah kebakaran karena lahan yang dibakar merupakan bagian dari sumber penghidupan mereka. Mereka tidak ingin kebakaran merusak kebun-kebun pribadi mereka sendiri. Ia juga menerima laporan dari sejumlah camat tentang kecenderungan menyalahkan masyarakat lokal, dan menilai tuduhan tersebut perlu dilihat secara proporsional karena masyarakat hanya membakar sesuai kebutuhan sekaligus.