Perubahan Struktural Politik-Ekonomi Eropa: Dari Integrasi ke Kedaulatan

Pada 5 Oktober 2026, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez mengumumkan pemilu dipercepat pada 29 November 2026, menandai perubahan politik yang semakin meluas di Eropa. Partai-partai tradisional kehilangan dukungan, sementara kelompok nasionalis, populis, dan antikemapanan mendapatkan kekuatan. Fenomen ini mencerminkan gejalan yang lebih luas dari sekadar pergeseran ke kanan, yaitu kembalinya tekanan untuk mengutamakan kedaulatan nasional setelah puluhan tahun integrasi menjadi arah utama politik-ekonomi Eropa. Kontradiksi utama adalah antara tekanan domestik yang mendorong negara-negara anggota kembali mengambil kendali, dan kebutuhan akan kerja sama yang lebih erat akibat tekanan geopolitik dan persaingan ekonomi global.

Spanyol menjadi salah satu contoh nyata dari dinamika ini. Meskipun pertumbuhan ekonominya relatif tinggi, masalah perumahan dan kepercayaan terhadap pemerintah tetap menonjol. Keputusan Sánchez menggelar pemilu lebih awal muncul setelah parlemen menolak dua kebijakan perumahan yang diajukan pemerintah. Di Jerman, survei INSA pada awal Oktober 2026 menempatkan Alternative für Deutschland (AfD) pada 30 persen, jauh di atas CDU/CSU sebesar 18 persen. Di Prancis, Rassemblement National (RN) menguat menjelang pemilu presiden 2027, dengan kemungkinan kembali mencalonkan diri Marine Le Pen setelah putusan pengadilan mengurangi masa larangannya.

Namun, dukungan terhadap partai nasionalis tidak selalu berarti keluar dari UE. Banyak pemilih masih menginginkan manfaat pasar tunggal dan stabilitas ekonomi, sekaligus menolak kewenangan Brussels yang dianggap berlebihan. Integrasi Eropa kini diuji oleh tiga kemungkinan arah hingga 2030: integrasi yang disesuaikan, kebuntuan integrasi, atau fragmentasi. Faktor-faktor seperti perang Ukraina, tuntutan peningkatan belanja pertahanan, dan persaingan industri dengan China memperbesar kebutuhan koordinasi. Komisi Eropa juga mengusulkan anggaran bersama hampir €2 triliun untuk periode 2028–2034, yang akan menjadi ujian penting bagi dinamika politik Eropa dan hubungan ekonomi dengan Indonesia, termasuk pelaksanaan IEU-CEPA.