Prabowo Tak Sebut IKN dalam Pidato APBN 2027, Basuki Buka Suara

Presiden Prabowo Subianto tidak menyinggung pembangaman Ibu Kota Nusantara (IKN) secara eksplisit dalam pidatonya terkait RUU APBN 2027 di DPR, Jakarta, pada 14 Agustus 2026. Hal ini menuai perhatian publik, termasuk dari Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuldjono, yang menyatakan bahwa pembangunan IKN memang termasuk dalam kluster infrastruktur, perumahan, dan pembangunan desa, sehingga tidak perlu disebutkan terpisah dalam pidato kenegaraan.

Basuki menjelaskan bahwa alokasi anggaran untuk IKN sudah mulai dilaksanakan secara bertahap sejak tahun sebelumnya. Pada 2025, IKN mendapatkan alokasi Rp 10 triliun, dan pada 2026 diperkirakan tersedia Rp 6 triliun, dengan rencana penambahan sebesar Rp 27 triliun. Total anggaran yang disetujui untuk periode 2025-2029 mencapai Rp 48,8 triliun, yang ditujukan untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur ekosistem yudikatif dan legislatif di IKN.

Menurut Basuki, target pembangunan IKN pada tahap kedua, yakni pada 2028, adalah agar kota baru ini dapat berfungsi sebagai ibu kota politik. Pemerintah menekankan bahwa pembangunan IKN tetap menjadi prioritas meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam pidato Presiden.