Proyek Kawasan Yudikatif & Legislatif IKN Kena Dampak Perang, Begini Progresnya

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menargetkan pembangunan fisik kawasan perkantoran lembaga yudikatif dan legislatif di IKN selesai pada 2027-2028. Namun, kendala muncul akibat kenaikan harga solar industri seharga Rp 20.000 per liter, naik dari Rp 12.500 sebelumnya, bahkan pernah mencapai Rp 30.000. Kenaikan ini disebabkan oleh ketegangan geopolitik antara AS dan Iran. Berdasarkan data Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI), harga solar industri naik 41,52%, besi beton 27,78%, dan aspal 23,85% sejak Februari hingga Juli 2026.

Untuk kawasan yudikatif, pembangunan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), Plaza Keadilan, dan Masjid Kawasan ditargetkan mencapai 40% pada akhir 2026. Paket pembangunan MA senilai Rp 1,4 triliun mencapai progres 12,5%, sementara paket MK, KY, dan Masjid senilai Rp 1,65 triliun mencapai 12,41% dalam 8 bulan.

Di sisi lain, kawasan legislatif yang mencakup gedung DPR, MPR, dan DPD memiliki total nilai kontrak Rp 8,24 triliun. Progres pekerjaan berada pada kisaran 9-12% untuk sebagian besar paket, dengan target penyelesaian akhir pada 23 Desember 2027.