Purbaya Awasi Dapur MBG, Sebut Anggaran Bisa Dipangkas Kalau Terbukti Melanggar

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan pengawasan khusus terhadap dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Ia mengerahkan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk memantau tata kelola dapur tersebut secara berkala. Tim DJPb akan menyampaikan laporan kepada Purbaya dan Badan Gizi Nasional (BGN) jika menemukan persoalan dalam pengelolaan SPPG. Purbaya menegaskan bahwa Kementerian Keuangan dapat mengambil langkah terhadap anggaran MBG jika temuan tidak ditindaklanjuti, termasuk memotong anggaran jika diperlukan.

Purbaya menilai pelaksanaan MBG saat ini semakin efisien. Ia memuji kinerja Sudaryono sebagai Kepala BGN dalam menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dari kebutuhan anggaran awal yang diperkirakan mencapai Rp 330 triliun, berhasil ditekan menjadi Rp 270 triliun, kemudian turun lagi menjadi sekitar Rp 240 triliun. Purbaya menyampaikan bahwa efisiensi ini masih dapat berlanjut, sehingga kebutuhan anggaran MBG pada tahun ini berpotensi berada di bawah Rp 200 triliun.

Untuk pelaksanaan MBG hingga 2027, Purbaya memperkirakan kebutuhan anggaran maksimal berada di kisaran Rp 240 triliun. Namun, angka tersebut masih bergantung pada efektivitas langkah efisiensi yang dilakukan BGN. Purbaya menegaskan bahwa anggaran tersebut merupakan patokan maksimum yang dapat disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi dan pengawasan yang dilakukan.