Temui BI hingga Danantara, DPR Dorong Kebijakan Ekonomi Terintegrasi

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan ekonomi dan keuangan nasional. Langkah ini disampaikan Wakaila DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam pertemuan lintas lembaga di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (24/9/2026). Dasco menegaskan bahwa koordinasi intensif tidak bertujuan mengganti atau mengambil alih kewenangan masing-masing institusi, melainkan menyelaraskan arah kebijakan agar sektor fiskal, moneter, industri keuangan, dan investasi negara berjalan selaras. "Pertemuan ini bukan untuk menyatukan kewenangan, melainkan untuk menyatukan arah," ujarnya. Menurut Dasco, komunikasi berkala antarlembaga sangat penting agar setiap institusi memahami arah kebijakan dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga lain. "Yang perlu kita bangun adalah komunikasi yang semakin kuat," tegasnya. Setiap lembaga tetap menjalankan kewenangannya secara independen, namun arah kebijakan ekonomi perlu saling mendukung dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam pertemuan tersebut, para pimpinan lembaga juga memaparkan perkembangan kondisi ekonomi terkini, skenario kebijakan strategis, dan isu-isu krusial yang membutuhkan koordinasi lintas sektor. Pertemuan tingkat tinggi ini dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Gubernur BI Destry Damayanti, Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.