Wajibkan Rekening BRI dan BSI untuk Bansos? Guru Besar UI: Berpotensi Melanggar Hukum

Rencana pemerintah yang memprioritaskan penyaluran bansos dan program pemerintah melalui rekening BRI dan BSI dinilai berpotensi menciptakan duopoli di sektor perbankan. Kebijatan tersebut mengharuskan hampir seluruh warga negara memiliki rekening hanya pada dua bank, padahal Indonesia memiliki puluhan bank dengan kemampuan serupa. Guru Besar Fakultas Hukum UI, Yetty Komalasari Dewi, menyatakan kebijakan ini berpotensi melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha karena mengarahkan masyarakat ke penggunaan dua bank tertentu sementara bank lain juga menyediakan layanan serupa. Menurutnya, negara memiliki ruang untuk intervensi pada sektor strategis, namun intervensi harus memiliki dasar yang jelas dan hanya dilakukan pada sektor yang benar-benar kritis. Dia menilai layanan pembukaan rekening dan penyaluran dana melalui perbankan tidak serta-merta termasuk sektor strategis yang membutuhkan instruksi khusus kepada masyarakat untuk menggunakan dua bank saja.