Aduan Pertanahan dan Isu Infrastruktur Jadi Fokus Diskusi AHY dengan Ombudsman RI

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa isu pertanahan dan agraria menjadi aduan terbanyak yang diterima Ombudsman RI. Dalam pertemuan dengan Ombudsman RI, AHY menjelaskan bahwa persoalan sektoral ini sering berujung pada konflik yang berkepanjangan melibatkan banyak pihak, sehingga membutuhkan respons cepat dan tuntas dari pemerintah di berbagai tingkat wilayah. AHY juga menekankan pentingnya penyelesaian masalah ini melalui koordinasi yang erat di antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun kantor pertanahan. Selain isu pertanahan, pertemuan ini juga membahas isu pelayanan publik di sektor perhubungan, termasuk keselamatan kereta api pasca-kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur. AHY menyebutkan bahwa pemerintah terus mengupayakan keamanan di sekitar 1.400 perlintasan sebidang dengan pembangunan palang otomatis dan pos pengaman 24 jam. Pertemuan ini juga membahas rehabilitasi pascabencana di tiga provinsi di Sumatera. AHY menekankan bahwa masukan dari Ombudsman akan digunakan untuk meningkatkan koordinasi dan kualitas pelayanan publik di lima kementerian teknis yang berada di bawah koordinasinya. Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona menyambut baik inisiatif kolaborasi ini dan menyatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan langkah awal yang penting. Kelima kementerian yang dikoordinasikan oleh Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan meliputi Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Transmigrasi.