Asosiasi Buruh Desak Tiga Tuntutan kepada Pemerintah pada HUT ke-81 RI

Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) mendesak pemerintah memenuhi tiga tuntutan kaum buruh pada HUT ke-81 Republik Indonesia. Presiden Aspirasi, Mirah Sumirat, menyatakan kemerdekaan sejati bagi pekerja harus diwujudkan melalui pekerjaan yang layak, kepastian hubungan kerja, upah yang adil, serta jaminan perlindungan sosial. Satu liputan menempatkan desakan itu pada momentum peringatan HUT ke-81. Liputan lain menyebutnya menjelang HUT ke-81 dan menautkannya pada krisis ketenagakerjaan, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, serta sulitnya mencari kerja. Liputan itu menambahkan kemerdekaan pekerja bukan sekadar seremonial, sedangkan liputan pertama merinci perlindungan sosial yang berkelanjutan.

Tiga tuntutan meliputi pengesahan RUU Perampasan Aset, penciptaan lapangan kerja formal, dan penghentian PHK massal. Satu liputan menuntut percepatan penyelesaian dan pengesahan RUU Perampasan Aset, karena pemberantasan korupsi dinilai krusial untuk memulihkan kepastian hukum dan menarik investasi sehat yang membuka lapangan kerja baru. Liputan lain menyebut pengesahan RUU itu untuk memberantas korupsi yang menghambat investasi sehat. Pada tuntutan kedua, satu liputan meminta lapangan kerja formal yang produktif dan berkualitas dengan memperkuat industri nasional serta melindungi sektor padat karya. Liputan lain menyebut lapangan kerja formal yang berkualitas dan penguatan industri nasional, tanpa menyebut sektor padat karya.

Tuntutan ketiga adalah segera menghentikan gelombang PHK massal. Satu liputan meminta penguatan pengawasan ketenagakerjaan dan dialog sosial transparan antara pemerintah, pengusaha, serta serikat buruh agar hak tenaga kerja terlindungi di tengah ketidakpastian ekonomi. Liputan lain meminta penguatan industri nasional dan pengawasan ketenagakerjaan agar pertumbuhan ekonomi berdampak nyata pada pekerjaan layak bagi masyarakat.