Bakom Tegaskan Tidak Ada Wacana BI Masuk ke Struktur Pemerintah

Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI) membantah isu yang beredar bahwa Bank Indonesia (BI) akan masuk ke dalam struktur pemerintah. Tenaga Ahli Utama Bakom RI, Fithra Faisal Hastiadi, menegaskan tidak pernah ada wacana untuk menjadikan BI sebagai bagian dari pemerintah. Ia menjelaskan bahwa posisi BI sebagai bank sentral independen telah memiliki dasar konstitusional dan sudah diatur dalam konstitusi.

Fithra menjelaskan bahwa independensi BI tidak boleh dinilai hanya dari hubungan institusional dengan pemerintah, tetapi lebih penting pada operational independence atau kemampuan BI untuk menjalankan kebijakan moneter secara mandiri sesuai tugas pokoknya. Ia menekankan bahwa operational independence BI lebih penting daripada sekadar hubungan kelembagaan dengan pemerintah.

Koordinasi antara pemerintah dan BI tetap diperlukan karena kebijakan fiskal dan moneter memiliki sasaran yang berbeda. Pemerintah fokus pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, sementara BI fokus pada stabilitas moneter. Tanpa koordinasi, kebijakan fiskal dan moneter berpotensi saling berlawanan, mengurangi efektivitas pencapaian sasaran tersebut. Kolaborasi antara kebijakan fiskal pemerintah dan moneter BI perlu dilakukan secara harmonis agar tidak saling bertentangan. Sinergi ini tidak mengikis kemandirian operasional BI, asalkan bank sentral tetap memegang kendali penuh atas kebijakan moneternya. Independensi Bank Indonesia tetap terjaga meskipun terjalin koordinasi yang erat.