BGN Suspend 1.276 SPPG, Insentif Rp6 Juta/Hari Ditinjukan untuk Aturan Baru

Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bahwa 1.276 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang suspended karena belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) tidak akan menerima insentif operasional Rp6 juta per hari. Kepala BGN Sudaryono menegaskan tidak ada pengecualian bagi SPPG yang berstatus suspended. Dari total yang disuspend, 821 masih dalam proses pendaftaran SLHS, 447 telah mendaftar namun belum dinilai, dan 8 belum terkonfirmasi status. Berdasarkan wilayah, 239 SPPG suspended berada di Sumatera, 927 di Jawa, dan 110 di luar kedua pulau tersebut. BGN juga mengusulkan penutupan permanen terhadap 654 SPPG kritis dengan waktu tujuh hari untuk memenuhi ketentuan.

Sementara itu, BGN sedang mengharmonisasikan aturan baru terkait insentif operasional Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau SPPG dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Perubahan ini dilatarbelakangi adanya wacana modifikasi skema insentif agar pemberiannya lebih tepat sasaran dan adil, sekaligus menggantikan sistem seragam sebesar Rp6 juta per hari yang diterapkan sebelumnya. Menurut Sudaryono, perubahan ini bertujuan agar tidak semua dapur mendapatkan insentif yang sama, tetapi disesuaikan dengan kebutuann dan kondisi masing-masing.

Aturan baru diharapkan segeri dikeluarkan setelah proses harmonisasi selesai, meskipun membutuhkan waktu untuk finalisasi. Namun, terdapat perbedaan klaim antar sumber: Warta Ekonomi menyatakan bahwa insentif Rp6 juta per hari tidak akan diberikan kepada SPPG yang suspended tanpa pengecualian, sementara CNBC Indonesia menye indicate bahwa aturan baru sedang dalam proses untuk menggantikan sistem seragam tersebut.