BI Gabungkan Kebijakan Moneter, Makroprudensial, dan Sistem Pembayaran untuk Hadapi Ketidakpastian Global

Bank Indonesia (BI) menyiapkan tiga instrumen kebijakan utama untuk menghadapi ketidakpastian global yang masih tinggi akibat kondisi higher for longer. Gubernur BI Destry Damayanti menyatakan bahwa kebijakan moneter saja tidak cukup, sehingga BI menggabungkan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran secara terintegrasi. Fokus awal BI adalah stabilitas, namun BI memiliki ruang untuk menyeimbangkan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kombinasi instrumen ini juga mencakup dukungan untuk UMKM, ekonomi keuangan syariah, dan pendalaman pasar keuangan.

Menurut Destry, negara-negara maju seperti AS dan Eropa masih dihadapkan pada inflasi tinggi sehingga peluang penurunan suku bunga semakin terbatas. Yield surat utang AS 10 tahun naik ke 4,5-4,6 persen, sementara indeks dolar AS (DXY) menguat dan pertumbuhan ekonomi AS melambat. Situasi ini sulit bagi Indonesia hanya mengandalkan BI-Rate, sehingga BI mengoptimalkan kebijakan makroprudensial untuk mendorong aliran modal asing dan mendukung pertumbuhan domestik.

Hingga awal Agustus 2026, total insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) mencapai Rp446,5 triliun atau 5,02 persen dari dana pihak ketiga (DPK). Untuk mengatasi segmentasi likuiditas, BI menambah insentif KLM Pendalaman Pasar Uang hingga 2 persen DPK bagi bank yang menjaga alokasi SBN dan SRBI non-repo di bawah 19 persen. Alokasi KLM financing channel dinaikkan menjadi maksimal 4 persen DPK, sehingga total insentif KLM mencapai 6 persen. Giro wajib minimum (GWM) rupiah untuk bank konvensional efektif berada di level 9 persen, namun insentif telah mendorong penurunan GWM sehingga likuiditas dapat dialokasikan ke sektor prioritas.