BI Tingkatkan Insentif Likuiditas KLM ke 6%, Dukung Kredit UMKM

Bank Indonesia (BI) meningkatkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dari 5,5% menjadi 6% mulai September 2026 untuk memperkuat transmisi likuiditas ke sektor riil, khususnya UMKM. Hingga awal Agustus 2026, total insentif yang diperoleh perbankan mencapai Rp446,5 triliun atau 5,02% dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Gubernur BI Destry Damayanti menekankan bahwa sinergi dengan Pemerintah dan dunia usaha penting agar likuiditas yang tersedia benar-benar mendukung ekspansi usaha, peningkatan produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja.

BI juga mengidentifikasi tantangan dalam menggerakkan permintaan kredit, terutama dari sektor UMKM, karena masih tersisa plafon kredit yang disetujui tetapi belum ditarik oleh debitur. Oleh karena itu, BI akan terus menggunakan bauran kebijakan untuk memastikan kebijatan makroprudensial mendorong pertumbuhan kredit sambil menjaga stabilitas sistem keuangan.

Sementara itu, pertumbuhan kredit Masyarakat pada Juli 2026 mencapai 13,6%, melampaui pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang sebesar 11,21% pada periode yang sama. Hal ini menyebabkan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) di bank-bank Himbara meningkat, menciptakan ketimpangan likuiditas di sektor perbankan. Gubernur BI menjelaskan pergeseran ini menandakan perubahan pola dimana kredit kini tumbuh lebih cepat dibandingkan simpanan, berbeda dengan periode sebelumnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendukung langkah ini, dengan OJK menyatakan bahwa likuiditas perbankan perlu ditransmisikan secara efektif ke sektor riil agar memberikan dampak lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi. LPS menilai perbankan nasional masih sehat dengan permodalan kuat dan risiko kredit rendah, sambil menekankan pentingnya menjaga disiplin pasar dalam penghimpunan dana agar biaya dana perbankan tetap terkendali.