BNPB Minta Kerja Sama Malaysia-Singapara Atasi Dampak Asap Karhutla Sumatra-Kalimantan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta Malaysia dan Singapara agar tidak saling menyalahkan terkait dampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Sumatra dan Kalimantan. Plt Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Berton Pandjaitan, menjelaskan bahwa karhutla tidak mengenal batas administrasi atau batas negara, sehingga penanganannya harus dilakukan secara kolaboratif tanpa memperdebatkan sumber asap secara sembarangan. Pemerintah Indonesia menegaskan telah mengerahkan sumber daya besar untuk mengendalikan karhutla melalui pemadaman darat dan udara, water bombing, Operasi Modifikasi Cuaca, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran.

Untuk operasional, BNPB mencatat telah mengerahkan 52 pesawat di enam provinsi prioritas, dengan 30 pesawat di Kalimantan dan 22 pesawat di Sumatra. Warta Ekonomi menambahkan bahwa pemerintah juga memobilisasi 1.500 personel tambahan dan perlengkapan untuk memperkuat penanganan karhutla, termasuk penambahan 17 pesawat water bombing ke Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di kediamannya di Hambang, Bogor, untuk membahas tindak lanjut penanganan karhutla di Kalimantan dan bantuan pascagempa di Nusa Tenggara Timur.

BNPB mencatat total luas karhutla di Indonesia mencapai sekitar 72.798 hektare, dengan Kalimantan Barat sebagai provinsi yang paling terdampak dengan luas sekitar 38.310 hektare. Analisis pergerakan asap dilakukan berdasarkan data meteorologi seperti arah angin, kecepatan angin, kondisi atmosfer, pemantauan satelit, dan kondisi lapangan. Fokus utama pemerintah adalah mengendalikan api dari sumbernya agar produksi asap dan dampak lintas batas dapat diminimalkan.