BNPP dan Kemenko PM Bahas Pengembangan Kawasan Perbatasan Entikong-Sekayam di Sanggau

Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) mengadakan audiensi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) pada Selasa, 22 September 2026, untuk membahas pengembangan kawasan perbatasan Entikong dan Kawasan Transmigrasi Sekayam di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Audiensi ini bertujuan menyelaraskan pengembangan infrastruktur, tata ruang, aktivitas ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat agar potensi kawasan perbatasan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Audiensi yang dipimpin oleh Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat BNPP RI, Harris Fadhly, didampingi oleh Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Ismawan Harijono, dan Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu Kemenko PM Amin Mudzakir, meninjau rencana pengembangan berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Entikong. Menurut Harris, kawasan Entikong ditentukan sebagai Pusat Pelayanan Utama, sementara Sekayam berperan sebagai Pusat Pelayanan Penyangga dengan fokus pada pertahanan dan keamanan, ekonomi, serta kemandirian pangan.

Harris menekankan bahwa pengembangan kawasan tidak hanya terpusat pada keberadaan Pusat Layanan Perbatasan Nusantara (PLBN), tetapi juga mencakup area pendukung di sekitarnya agar pembangunan dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat setempati. Menurut SINDOnews, PLBN diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi dengan potensi lokal, jasa, dan agroindustri sesuai zonasi, sementara JPNN menekankan pada peran PLBN sebagai bagian dari pengembangan area pendukung.