BPS Bentuk Tim Kaji Ulang Penentuan Desil, Update DTKS Tiap 3 Bulan

Badan Pusat Statistik (BPS) membentuk tim khusus untuk mengkaji ulang penentuan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan variabel sosial ekonomi. Langkah ini sebagai respons terhadap polemik terkait Data Tunggal Ekonomi Nasional (DTSEN). Sekretaris Utama BPS, Zulkipli, menyampaikan pihaknya sedang menggelar rapat dengan tim untuk mencari skema penentuan proksi yang paling tepat. Ia menargetkan proses pengkajian rampai pada tahun 2026, namun enggan memberikan detail progres.

Sementara itu, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diperbarui setiap tiga bulan sekali dari berbagai sumber data terintegrasi. Menurut Kepala BPS Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan, penentuan desil dilakukan dengan membagi kesejahteraan penduduk ke dalam 10 kelompok sama besar. Perhitungan desil berbeda dengan angka kemiskinan absolut; seseorang dengan pendapatan Rp 1 miliar dapat berada di desil lebih rendah jika ada orang lain dengan pendapatan Rp 2 miliar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan perubahan penentuan desil masih menunggu hasil Sensus Ekonomi yang sedang dilakukan BPS. BPS Bali menegaskan penetapan desil tidak berkaitan dengan sensus ekonomi, serta kenaikan harga tidak akan signifikan mengubah desil kelompok bawah kecuali pada komoditas makanan, minuman, dan tembakau. Struktur desil pendudungg Bali cenderung berkumpul pada desil 1 hingga 5 dengan perbedaan tipis, sementara desil 10 memiliki rentang kesenjangan pendapatan yang lebar.