Celios, DPR, dan Kemenkes Soroti Anggaran Karhutla dan Renovasi Fasilitas Kesehatan

Beberapa media melaporkan kekhawatirkan anggaran untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta perbaikan fasilitas kesehatan. Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai anggaran karhutla belum memadai, dengan estimasi biaya ekonomi dan kesehatan karhutla Januari-Agustus 2026 mencapai Rp123,1 triliun, termasuk kerusakan aset fisik Rp29,54 triliun dan biaya kesehatan Rp9,75 triliun. Celios menyoroti tidak adanya sistem persiapan dana bencana dan potensi peningkatan klaim BPJS.

Di sisi lain, Badan Anggaran DPR RI meminta Kementerian Keuangan menyiapkan alokasi rupiah murni dalam APBN 2027 untuk renovasi 10.000 puskesmas dan 416 rumah sinta di 34 provinsi, dengan skema pembiayaan melibatkan Private Lending and Non-governmental (PLN) pada 2028-2029.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan mengajukan anggaran sebesar Rp1,39 triliun untuk memperbaiki 165 puskesmas dan 12 rumah sakit rusak di Nusa Tenggara Timur (NTT) akibat bencana. Dari 165 puskesmas, 34 hancur, dan dua rumah sakit hancur di Nagekeo dan Ruteng. Pemerintah sementara membangun rumah sakit lapangan dan menggunakan tenda sebagai fasilitas kesehatan, didukung oleh bantuan dari BNPB, TNI, dan beberapa kementerian.